REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRRI Marzuki Alie membacakan pidato pada rapat paripurna DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/5).

Pidato tersebut menuai protes karena seolah-olah DPRRI sudah menyetujui jika penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinaikkan.

"Dewan berpendapat bahwa penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihat pahit yang harus diambil, dalam rangka menyelamatkan APBN dan kepentingan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat,"ujarnya.

Dia menambahkan, pimpinan Dewan mencermati, jika tidak dilakukan penyesuaian tingkat harga, nilai subsidi BBM akan mencapai lebih dari Rp297 triliun, angka yang semakin di luar batas kemampuan psikologis APBN.

Konsumsi BBM bersubsidi yang memperoleh kuota 46 juta kiloliter akan terlampaui, diperkirakan mencapau 48-56 juta kiloliter. Hal ini akan semakin menekan APBN dan diperkirakan akan meningkatkan defisit, melampaui ketentuan dalam UU.

"Tekanan terhadap APBN terjadi dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu. Sehubungan dengan itu, Dewan mengingatkan pemerintah untuk tidak ragu-ragu dan segera mengambil keputusan."

Tidak hanya itu, Marzuki pun seakan mewakili pemerintah saat menjelaskan soal  soal pelaksanaan kurikulum 2013 yang terdapat di halaman 15.

"Permasalah lain terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013. Meskipun mendapat banyak kritikan, Kurikulum 2013 tetap akan dilaksanakan pada bulan Juli 2013 secara terbatas dan bertahap. Untuk jenjang Sekolah Dasar, target awal yang semula 30%, diturunkan menjadi 5%, 7% untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama, dan 100% untuk tingkat Sekolah Menengah Atas dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam kerangka ini, Pimpinan Dewan mendorong Komisi X untuk memperkuat pengawasannya." 

Rapat paripurna dihadiri 327 orang dari 560 total anggota DPR. Sementara 233 anggota tercatat absen atau tidak menghadiri paripurna. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika