REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puluhan ribu buruh di Jakarta terancam dipecat akibat ketidakpastian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi berhadap pemerintah segera mengambil keputusan soal kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 65 ribu tenaga kerja di Jakarta terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) menyusul ketidakpastian usaha para pengusaha di Jakarta,” tuturnya di Jakarta, Jumat (10/5).
Kondisi tersebut diperparah dengan langkanya BBM jenis solar. Padahal, sebelumnya pemerintah mengakui, jika kondisi defisit BBM tak kunjung selesai, maka akan menyalahi Undang-Undang (UU) yang lebih dari tiga persen. Karenanya, Sofjan mengusulkan, pemerintah menaikkan harga BBM menjadi delapan ribu rupiah.
“Jadi dana subsidi BBM itu dialihkan untuk membangun infrastruktur. Kalaupun tidak ada Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka tambah beras miskin (raskin), pendidikan, sampai kesehatan,” tuturnya.
Dewan Pengurus Nasional (DPN) Apindo bidang pengupahan dan jaminan sosial, Haryadi Sukamdani mengaku prihatin karena ketidakpastian harga BBM menggerus pendapatan riil masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika