REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau masyarakat waspada dan berhati-hati terhadap upaya penipuan yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan instansi tertentu. Penipuan kerap dilakukan sehubungan dengan penawaran program-program pembangunan infrastruktur daerah.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Yudi Pramadi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (10/5), menyebutkan Kemenkeu menemukan adanya satuan kerja (satker) yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan di Kotamobagu, Sulawesi Utara.

"Aktivitas yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut yakni menawarkan kepada pemerintah daerah setempat program-program pembangunan infrastruktur daerah yang tidak dibiayai melalui mekanisme APBN atau non-APBN," sebut Yudi Pramadi.

Ia menyebutkan Ditjen Perimbangan Keuangan merupakan unit eselon I di lingkungan Kemenkeu yang tidak memiliki instansi vertikal (satuan kerja) di daerah dan hanya mengelola dana APBN yaitu dana transfer ke daerah.

"Karena itu penggunaan nama Kemenkeu dan Ditjen Perimbangan Keuangan pada satker di Kotamobagu dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Yudi.

Ia mengimbau jika masyarakat memperoleh informasi tentang indikasi penipuan terkait penawaran serupa, segera menghubungi Kemenkeu untuk melakukan konfirmasi. Masyarakat juga dapat melaporkan perbuatan penipuan tersebut kepada penegak hukum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika