REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Kegagalan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) kemarin seharusnya menjadi pelajaran bagi Kemendikbud. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Surahman Hidayat melontarkan pernyataan itu di Jakarta, Jumat (10/5)
Ia juga meminta agar Kemendikbud tidak membuat sebuah kebijakan yang tidak matang seperti kebijakan UN.
Dengan kebijakan pembatasan pelaksanaan Kurikulum 2013, ujar Surahman, yaitu SD/MI hanya 2.598 sekolah, kemudian SMP/MTs 1.521, lalu SMA/MA hanya 1.270 sekolah dan 1.021 SMK, menunjukkan bahwa Kemendikbud tidak siap untuk melaksanakan Kurikulum 2013 ditahun ini.
"Jika Kemendibud tidak siap seharusnya jangan dipaksakan dari pada kacau seperti UN," ujarnya.
Sejak awal, kata Surahman, pihaknya sudah mengingatkan kepada Kemendikbud, agar pelaksanaan Kurikulum 2013 tidak dipaksakan. Kemendikbud, ujarnya, malah mengabaikan masukan berbagai pihak.
Pelaksanaan kurikulum 2013 yang dipaksakan, terang Surahman, menunjukan ketidakprofesionalan Kemendikbud dalam membuat rancangan kebijakan. Kemendikbud, imbuhnya, seharusnya mempertimbangkan banyaknya penolakan dari organisasi guru di seluruh Indonesia.
Surahman sebenarnya tidak menolak perubahan kurikulum baru asalkan persiapannya dibuat sangat matang. "Jangan sampai membuat kurikulum asal-asalan."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
