REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kalangan pengusaha pribumi, yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mendukung kepemimpinan Suryo Bambang Sulisto di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) hingga masa jabatan berakhir pada 2015.

"Munaslub yang terjadi kemarin tidak konstitusional, karena rapat pleno tersebut tidak dihadiri DPD yang diwajibkan. Kami tetap mendukung adanya kepemimpinan Bapak Suryo Bambang Sulisto," kata Ketua Umum DPP HIPPI, Suryani Motik di sela acara peluncuran logo baru HIPPI di Jakarta, Rabu (8/5).

Ia memastikan, organisasi yang ia pimpin akan tetap mendukung masa kepemimpinan Kadin saat ini. Suryani mengungkapkan, para pengusaha pribumi sangat menyayangkan kondisi Kadin Indonesia yang dinilai dapat mengganggu stabilitas organisasi Kadin. Apalagi, organisasi tersebut terdiri atas para pengusaha profesional di bidangnya

Untuk itu ia mendukung penuh langkah Kadin Indonesia, untuk bertindak tegas terhadap perwakilan Kadin daerah yang mendukung Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Pihaknya pun menyatakan komitmennya untuk tidak mendukung kegiatan Munaslub untuk melengserkan Suryo Bambang Sulisto sebagai Ketua Umum Kadin yang dilaksanakan secara sepihak oleh pribadi-pribadi yang mengatasnamakan Kadin.

"Baik itu yang mengatasnamakan Kadin daerah dan atau mengatasnamakan beberapa anggota luar biasa Kadin Indonesia, kami secara tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang telah dengan nyata mencoreng nama baik Kadin Indonesia baik di dalam maupun luar negeri sendiri," tegas dia.

Suryati juga menerangkan, terjadinya kekisruhan tersebut tentu tidak akan menyurutkan semangat para pengurus dan anggota HIPPI dalam meningkatkan pembangunan dan pereknonomian bangsa. "Kita dari HIPPI tentu berharap dengan kejadian yang tidak kondusif ini nantinya tidak akan terganggu stabilitas organisasi Kadin yang notabene terdiri dari para pengusaha yang sangat profesional di bidangnya," ujarnya.

Ketua Bidang Hukum dan Kelembagaan DPP HIPPI, Dhaiswara K Harjono menambahkan, seluruh pengurus HIPPI sepakat untuk tidak mendukung adanya kegiatan munaslub oleh pribadi-pribadi yang mengatasnamakan Kadin. Baik yang mengatasnamakan anggota luar biasa ataupun Kadin daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika