REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia harus mendesak pemerintah Inggris menutup kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris. “Kantor OPM berbau separatis harus ditindak tegas,” kata Koordinator Kaukus Papua DPR, Paskalis Kossay, ketika dihubungi, Selasa (7/5).

Pemerintah Inggris tidak bisa lepas tangan dengan keberadaan kantor perwakilan OPM. Sebab menurut Paskalis, meskipun pemerintah Inggris tidak mendukung gerakan OPM, namun faktanya kantor OPM berdiri di wilayah otoritas pemerintah Inggris. “Kalau benar Inggris bersahabat, harusnya mereka menutup,” ujarnya.

Pemutusan hubungan diplomatik bisa dilakukan Pemerintah Indonesia apabila pemerintah Inggris menolak menutup kantor perwakilan OPM. Sikap tersebut tersebut merupakan konsekuensi logis atas sikap Inggris yang mengabaikan hak-hak kedaulatan Bangsa Indonesia. “Hubungan diplomatik bisa diputuskan bila tidak indahkan,” katanya.

Sejauh pengetahuan Paskalis, Inggris tidak memiliki kepentingan ekonomi di Papua. Kepentingan Inggris di Papua hanya menyangkut pembangunan masyarakat Papua. Paskalis menyatakan Pemerintah Inggris gelisah dengan persoalan kemanusiaan, rendahnya mutu pendidikan, dan kesehatan, serta pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua. “Meski begitu ini bukan pembenaran membuka kantor OPM,” ujar Paskalis.

Penyelesaian masalah Papua mesti dilakukan secara komprehensif. Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Papua mesti bekerja sama mengoptimalkan program otonomi khusus. “Otsus tetap harus dilajutkan, tapi jangan lupa dievaluasi,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika