REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menilai syarat pinjaman yang ditawarkan Japan International Coorporation Agency (JICA) untuk membiayai pembangunan proyek mass rapid transit (MRT) sangat menguntungkan. Terlebih, tenor pengembalian pinjaman berjangka waktu 40 tahun. Selain itu, pengerjaan fisik juga dapat melibatkan perusahaan lokal Jakarta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI.

"Lebih menguntungkan lagi beban pengembalian pinjaman dibagi dua, yaitu 49 persen pemerintah pusat dan 51 persen pemerintah daerah," kata Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, seperti dilansir situs beritajakarta.

Menurut Basuki atau akrab disapa Ahok, pinjaman dari Jepang jauh lebih murah dan mudah dibandingkan dengan Bank Dunia. Ia juga membandingkan sikap JICA yang bersedia mengajak BUMN sebagai partner desain dalam pembangunan fisik MRT. Ini jelas bertolak belakang dengan sikap yang ditunjukkan Bank Dunia. "Jangan seperti Bank Dunia kemarin, BUMN mau ikut tender ditolak, BUMD DKI juga ditolak. Itu tidak benar,” tegasnya.

Basuki berharap pinjaman lunak dari luar negeri seperti JICA berjangka waktu 40 tahun dapat diikuti oleh para pendonor lainnya. “Dicicil selama 40 tahun, kan beban jadi kecil. Kita tidak mau menolak semua pinjaman lunak dari luar negeri. Tapi, pinjaman luar negeri yang memaksakan peraturan yang tidak-tidak, termasuk sampai urusan kontraktor harus dari luar negeri tidak kita kasih,” paparnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika