REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah diminta segera mengambil keputusan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyatakan pengambilan keputusan berlarut-larut bisa berdampak buruk kepada dunia usaha dan masyarakat. 

"Pemerintah lelet.  Padahal wacana ini sudah lama," tutur Sarman dalam diskusi panel di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (3/5).

Sarman mengaku khawatir apabila harga BBM naik pada Juni mendatang karena waktunya mendekati bulan suci Ramadhan. Saat itu biasanya harga barang-barang mengalami kenaikan.

Bila dinaikkan pada Juni, Sarman menyebut harga sudah terlanjur naik mengingat hari raya Idul Fitri segera tiba.

Pemerintah, kata Sarman, seharusnya tidak perlu woro-woro dalam mengkaji dan memutuskan kebijakan terkait harga BBM.  Sebagai contoh, akibat terlontarnya wacana penerapan dua harga BBM beberapa waktu lalu, telah mengakibatkan kenaikan harga bahan pangan pokok 15 persen. 

Sarman menyebut Jakarta menjadi area yang terdampak mengingat 95 persen kebutuhan bahan pokok berasal dari luar daerah."Dan itu hubungannya dengan transportasi, padahal itu belum kebijakan.  Kita butuh ketegasan dan kepastian dari pemerintah," ujar Sarman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika