REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Golkar tidak sepakat kompensasi kenaikan harga BBM diwujudkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Golkar menilai, kompensasi BBM lebih baik diwujudkan dalam bentuk perbaikan infrastruktur.
"Fraksi Partai Golkar tidak setuju penggunaan BLT," kata anggota Komisi VII Fraksi Golkar, Satya Yudha, Kamis (2/5).
Menurutnya, perbaikan infrastruktur bisa diarahkan ke sarana irigasi pertanian, jalan, kesehatan, bedah rumah, dan pendidikan. Satya menolak pemberian kompensasi dalam bentuk pemberian beras miskin (raskin).
"BLT rawan untuk menyogok rakyat. Dalam tahun politik ini sebaiknya dihindari," katanya.
Satya menyatakan kewenangan menaikan BBM merupakan domain pemerintah. Hal ini karena sudah diatur dalam pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013.
"Tugas DPR menyetujui realokasi penghematan yang ditimbulkan akibat dari kenaikan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika