REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengutuk keras penembakan yang dilakukan aparat kepolisian saat unjuk rasa pemekarah daerah Musirawas Utara. Bagi DPD aksi penembakan yang menelan empat korban jiwa kian memperkeruh siatuasi yang terjadi.

"Kami mengutuk. Ini seperti memancing di air keruh," kata Wakil Ketua DPD, Laode Ida kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Kamis (2/5).

Laode menyatakan pemerintah dan DPR mesti turut bertanggung jawab. Hal ini karena pemerintah dan DPR turut berperan memicu terjadinya unjuk rasa.

Laode mengatakan selama ini DPR dan pemerintah kerap mempersulit usaha pemekeran Musirawas Utara. Padahal semua syarat sudah terpenuhi. "Ini buah politik buang waktu pemerintah dan DPR," ujarnya.

Laode mengatakan perwakilan DPD akan segera mendatangi wilayah konflik di Musirawas. Mereka akan menemui sejumlah elemen masyarakat yang terlibat konflik. "Pimpinan DPD prihatin," katanya.

DPD telah menyetujui usulan pemekaran Musirawas Utara menjadi daerah otonom baru sejak 2011. Menurutnya segala syarat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007 sudah terpenuhi.

Jadi, kata Laode, tidak ada alasan menunda pemekaran Musirawas Utara. "Dimunculkan fakta-fakta baru sehingga muncul penundaan," sesal Laode.

Laode menengarai konflik berujung korban jiwa di Musirawasmuncul karena masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan usulan pemekaran. Dia curiga ada pihak yang sengaja menerapkan tradisi politik transaksional dalam berbagai upaya pemekaran.

"Yang tidak memuaskan satu pihak akhirnya mengacu pada politik buang waktu. Kami tidak ingin daerah jadi korban," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika