REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersaing menjanjikan program jika terpilih.
Pasangan dari jalur independen yang bernomor urut satu, Panji Tirtayasa dan Kusna Sunardi menjanjikan bantuan pembangunan Rp 1 miliar untuk setiap desa jika terpilih. Setiap kecamatan akan mendapat Rp 5 miliar untuk peningkatan sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Tidak mau kalah, pasangan yang diusung PKS dan Partai Demokrat yang bernomor urut dua, Aep Nurdin dan Kosasih menjanjikan bantuan pembangunan Rp 100 juta per RW. Selain itu, pihaknya menjanjikan seribu lowongan kerja dan terciptanya 5 ribu wirausahawan baru. "KBB mempunyai potensi," ujar Aep Nurdin, Kamis (2/5).
Pasangan nomor urut tiga, Djamu Kertabudi dan Agus Yasmin lebih berfokus pada perbaikan empat manajemen. Di antaranya manajemen publik, keuangan daerah, sumber daya manusia (SDM) dan aparatur serta manajemen aset.
Satu-satunya perwakilan perempuan dalam pilkada KBB, Erni R Ernawan, cabup nomor urut empat berharap masyarakat lebih makmur. Ia mengibaratkan KBB menjadi suatu rumah yang semakin makmur, bersih, dan teratur.
Sementara, yang menjadi sorotannya bersama Syamsul Ma'arif yaitu pemerintahan yang bersih dan tata pemerintahan yang berjalan dari bawah.
Petahana yang maju kembali menjadi cabup Abubakar yang berpasangan dengan Yayat S Soemitra mengatakan akan mengubah wajib belajar (wajar) sembilan tahun menjadi 12 tahun di KBB.
Karena itu, pihaknya akan meluncurkan kartu cermat sebagai beasiswa ditopang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dari segi kesehatan, fasilitas gratis di kelas tiga akan ditingkatkan sampai kelas dua.
Ketua DPRD KBB AA Umbara Sutisna mengatakan janji para calon harus rasional dan obyektif serta tidak saling menyudutkan. Dia menilai bantuan yang akan diberikan oleh calon terpilih harus sesuai APBD.
Dia mengaku belum bisa menghitung bantuan pembangunan Rp 1 miliar per desa atau Rp 100 juta per RW. Menurutnya, saat ini ada 2.300 RW sehingga pemerintah harus menggelontorkan Rp 2 miliar lebih. "Kegiatan lain apalagi," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika