REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) se-Jawa dan Madura kembali menggelar bahtsul masail atau pembahasan masalah-masalah.
Berbagai isu aktual akan dikaji berdasarkan hukum Islam, di antaranya rencana dimasukkannya santet dalam RUU KUHP dan korupsi mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Djoko Susilo. Ketua FMPP se-Jawa dan Madura Iffatul Lathoif mengatakan, forum bahtsul masail kali ini akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif, Denanyar, Jombang, pada 1-2 Mei 2013.
Pesertanya adalah perwakilan dari pesantren se-Jawa Timur, antara lain Hidayatul Mubtadi'ien, Lirboyo, Kota Kediri, Darussalam, Blokagung, Banyuwangi, Al Falah, Ploso, Kabupaten Kediri, Al Falah, Trenceng, Tulungagung, dan lain-lain. "Ini kegiatan rutin dan sekarang adalah pelaksanaan ke dua puluh enam," ungkap Gus Thoif di Jakarta, Selasa (30/4).
Seperti dalam pelaksanaan bahtsul masail sebelumnya, pembahasan akan dibagi dalam tiga komisi. Komisi A akan membahas layak tidaknya santet diatur dalam Undang-undang dan syiar agama dengan menggunakan pengeras suara.
"Santet belakangan ramai dibicarakan, yang prakteknya memang selalu ada dampak sosial di masyarakat. Kami terpanggil untuk membahas ini, bagaimana pandangan dari fiqih atas keberadaan santet dan boleh tidaknya ini diatur dalam Undang-undang resmi," terang Gus Thoif.
Komisi B akan membahas penyitaan harta Djoko Susilo olek KPK, yang mana status yang bersangkutan masih tersangka dan soal mengumandangkan shalawat dengan iringan musik dangdut koplo, rasa takut adanya makhluk halus. Sementara Komisi C akan membahas keberadaan Facebook sebagai salah satu media sosial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
