REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham merasa tak masalah kalau banyak bacalegnya bermasalah. "Tidak masalah kalau hanya disebut melanggar hukum. Kan belum ada keputusan hukum yang incracht," kata Idrus, di Jakarta, Senin (29/4).
Menurutnya, Golkar selalu melakukan langkah politik berdasarkan prinsip hukum. Salah satunya adalah prinsip praduga tidak bersalah kepada siapa pun. "Tak etis orang baru disebut namanya, kemudian divonis. Atau disebut namanya lalu tidak kami calonkan," jelas Idrus.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, ujar dia, nama yang sering disebutkan publik lebih karena faktor ketidaksukaan seseorang. Atau motif politik tertentu menjelang pilkada yang biasanya diikuti demonstrasi.
Partai Golkar, menurutnya, tentu tidak bisa serta merta mencoret bacaleg lantaran yang bersangkutan sering dipanggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selama belum ada status hukum mengenai orang tersebut, Golkar menganggap bacaleg itu masih laik dicalonkan kembali.
"Ini ada masa jeda, kami umumkan pada rakyat. Kami tunggu respon balik dari rakyat. Kalau memang ada secara nyata ada di antara mereka tidak bermoral, nanti DPP akan coret dan pecat," tegasnya.
Ia mengklaim, 90 dari 106 anggota DPR dari Fraksi Golkar yang kembali diusung saat ini sebagai calon terbaik. Karena pemantauan secara individual setelah melakukan tugas dengan baik di DPR. Kemudian, karena dikonfirmasi kepada rakyat melalui survei di 77 dapil. "Nama yang kami usung ternyata masih berada di urutan tertinggi dibanding calon lainnya".
Ketiga, secara pribadi calon-calon itu secara rutin melaporakan apa saja yang dilakukan selama menjadi anggota dewan kepada DPP. Target yang diberikan kepada mereka pun dilaksanakan dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika