REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melakukan langkah inisiatif, dengan membangun basis data kependudukan nasional yang berbasis elektronik. Hal ini BKKBN tempuh untuk menjangkau seluruh penduduk Indonesia, baik yang berada di pelosok Tanah Air.

Pelaksana Tugas Kepala BKKBN, Sudibyo Alimoeso, mengatakan sistem basis data digital ini dibuat untuk operasional pendataan di lapangan. ''Sehingga adanya mapping kependudukan di desa-desa,'' ujar Sudibyo, Senin (29/4) siang, di Gedung BKKBN, Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur.

Ia menjelaskan, sistem pendataan kependudukan ini nantinya mampu mencatat hingga hal-hal yang sangat mendasar. Sudibyo mencontohkan, fungsi kerja dari data based ini, seperti data jumlah anggota sebuah keluarga, jumlah anak dari satu pasangan suami-istri, hingga jumlah wanita yang tengah mengandung di daerah tersebut. ''Sehingga nanti terlihat, ada pemetaan di sini,'' ucapnya.

Menurut Sudibyo, sistem pencatatan kependudukan dengan komputerisasi ini sudah diterapkan di beberapa provinsi di Indonesia. Provinsi-provinsi tersebut di antaranya, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jambi. Tak hanya terkait jumlah penduduk, pemetaan juga dilakukan terhadap banyaknya jumlah penduduk yang berusia subur dan produktif di seluruh provinsi. Hanya saja, memang setidaknya ada 10 provinsi yang mendapatkan perhatian khusus BKKBN.

Terkait dana yang digunakan dalam pengadaan sistem basis data di atas, BKKBN sepenuhnya mengandalkan kekuatan atas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (SPBN). Namun, tetap besaran nilainya sangat disesuaikan dengan kebutuhan yang diajukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika