REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Pengamat sosial kemasyarakatan dari Universitas Palangka Raya (Unpar), Prof HM Norsanie Darlan meminta ujian nasional tidak diperberat setiap tahunnya, sehingga terkesan menakutkan bagi para siswa.
Apalagi, dengan pengawalan aparat kepolisian. Menurut Guru Besar pada perguruan tinggi negeri tertua dan terbesar di Bumi Isen Mulang Kalteng itu, UN 2013 sebuah peristiwa menggemparkan, dan pasti tercatat dalam sejarah pendidikan di Indonesia, dimana 11 provinsi tidak dapat melaksanakan ujian secara bersamaan.
"Apakah soal ujiannya tetap sama bagi provinsi yang terlambat. Kalau soalnya sama, tidak menutup kemungkinan terjadi jawaban soal akan dibantu oleh mereka yang rajin memberikan jawaban," ujarnya di Banjarmasin, Ahad (28/4).
Seharusnya, menurut Direktur Program Pascasarjana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Unpar itu, semakin tahun penanganan UN semakin canggih, serta memberi harapan yang lebih baik.
"Tapi mengapa UN 2013 terjadi tahun yang suram. Ini perlu pemikiran ulang, apakah perhitungan yang telah ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sudah tepat?" tanyanya.
Namun, kalau memperhatikan 11 dari 32 provinsi di Indonesia terlambat, bararti ada masalah besar. "Sementara tahun-tahun sebelumnya tidak demikian, dan kalau cuma satu atau dua kabupaten yang terlambat bisa ditoleransi," sebut Norsanie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika