REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan bahwa permintaan dirinya untuk mundur terkait kisruh pelaksanaan Ujian Nasional 2013 tergantung presiden, karena dirinya merupakan pembantu presiden yang diangkat olehnya.
"Kalau mundur, lho saya yang ngangkat presiden, bukan orang lain. Kalau
gagal ya tergantung yang menilai, seperti mahasiswa, terserah dosen yang menilainya," katanya di hadapan peserta Silaturrahmi Presidium Wilayah Majelis Alumni
IPNU Jawa Timur di Surabaya, Minggu.
Dalam acara yang juga dihadiri Rektor Unesa Prof dr Muchlas Samani, Ketua Presidium Pusat Majelis Alumni IPNU Dr H Hilmy Muhammadiyah, Ketua PBNU Prof Kacung Maridjan MA, dan sebagainya, ia menjelaskan kisruh
UN 2013 juga tidak bersifat "by design" (direncanakan).
"Tiga tahun lalu, pelaksanaan UN itu di daerah, tapi karena ada masalah, lalu ditarik ke pusat, karena itu kalau sekarang ada masalah ya dikaji kembali, tapi bukan berarti 'by design'. Itu murni musibah, murni kecelakaan," katanya.
Oleh karena itu, ia menilai pengabaian hasil ujian nasional (UN) 2013 untuk SMA dan sederajat yang diusulkan Komisi X DPR belum tentu diterima oleh peserta UN, baik dari provinsi yang melaksanakan serentak maupun tidak.
"Usulan itu kami terima, tapi akan kami kaji. Bayangkan kalau diabaikan, tentu 22 provinsi yang nggak ada masalah dengan UN akan menolak, bahkan yang digeser (tidak serentak waktunya) pun kecewa karena punya harga diri. Mereka berharap ikut UN untuk bisa masuk PTN," katanya.
Sebelumnya (26/4), anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menyatakan UN 2013 tidak sah karena tidak bisa dilaksanakan serentak. "UN secara nasional tidak sah secara hukum, karena dalam UU dinyatakan bahwa UN harus dilakukan serentak. Tidak boleh ada penundaan," katanya.
sumber : Antara
Ikuti Whatsapp Channel Republika
