REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Winarni Monoarfa meminta pejabat di lingkungan pemerintah provinsi untuk tidak alergi dengan kritikan dari berbagai pihak.
"Bila ada kritik, itu artinya kinerja pemerintah masih kurang. Pejabat harus berusaha memperbaiki dan bukan malah acuh tak acuh atau marah," ujarnya di Gorontalo, Sabtu.
Menurutnya, kualitas pelayanan publik juga ditentukan oleh sikap dan perilaku pejabat, yang menjadi salah satu penilaian masyarakat.
Pejabat juga harus mau mendengarkan masukan dan kritik dari staf, agar tercipta suasana kerja yang mendukung pencapaian target dalam satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Penting bagi para pejabat membangun komunikasi dan memperlakukan staf dengan baik, berkonsultasi dengan atasan dan berkoordinasi sesama pejabat," tambahnya.
Ia menjelaskan saat ini pemprov membenahi penempatan PNS termasuk pejabat, sesuai kompetensi yang dimiliki.
Dengan adanya standar kompetensi PNS, kinerja pemprov akan lebih terukur dan terarah karena semua bidang ditangani oleh ahlinya masing-masing.
Sejak tahun 2012, pemprov memilih empat program prioritas yakni kesehatan gratis, pendidikan gratis, ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur.
Sekda optimistis dengan kualitas mental dan kompetensi pejabat, program prioritas bisa diselesaikan sebelum lima tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika