REPUBLIKA.CO.ID, SEMANGGI -- Komisi X DPR masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan mark up atau penggelembungan harga penggandaan dan distribusi bahan Ujian Nasional (UN) 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Anggota Komisi X DPR RI Dedi Gumelar mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat kerja dengan menteri dan meminta untuk menelisik sinyalemen tersebut.
Selain itu, pihaknya meminta juga Inspektorat terkait juga melakukan investigasi. ''Kami kira yang paling tepat adalah inspektorat terkait juga melakukan investigasi,'' katanya, Sabtu (27/4)
Dedi melanjutkan, BPK juga akan mengaudit dugaan 'mark up' tersebut dari hasil temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). ''Mungkin di sisi lain BPK juga akan netral. BPK sudah mulai turun sekarang,'' katanya
Dedi tidak ingin berspekulasi mengenai benar tidaknya dugaan mark up. Pihaknya lebih memilih menunggu hasil dari BPK. Dedi melanjutkan, sebenarnya bukan hanya mengenai mark up saja, tapi tudingan mengapa PT Ghalia yang statusnya bukan pemenang pertama bisa memenangkan tender tersebut.
''Bahwa itu mark up atau tidak kita menunggu hasil dari BPK saja,'' katanya
Menurut Dedi, pihaknya baru akan mengadakan tindakan setelah hasil hasil audit BPK. ''Nanti setelah hasil audit BPK ada baru kita adakan tindakan, kalau hasil audit BPK kemungkinan akhir Mei,''