REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Niatan presiden untuk melakukan pergantian Kapolri dalam waktu dekat dinilai bisa menimbulkan sisi negatif. Penggantian Kapolri karena Jenderal Timur Pradopo akan pensiun sebelum masa krusial, yakni pengamanan Pemilu 2014. Timur sendiri diketahui akan pensiun terhitung Januari 2014 nanti
Penggantian Kapolri ini merupakan sebuah bentuk antisipasi awal, namun langkah itu dikatakan sembrono. Komisi III DPR melihat pergantian Kapolri yang prematur ini dikhawatirkan memunculkan kompetisi diantara nama jenderal yang diisukan masuk bursa calon pengganti Timur. Sehingga hal tersebut dianggap malah mengganggu kondusifitas di dalam tubuh Polri.
“Ya sekarang mereka yang merasa berhak menjadi Kapolri tentu mulai saling mengamati dan awas kepada sesama rekan di jajaran petinggi kepolisian,” ujar anggota Komisi III Ahmad Yani ketika dihubungi, Jumat (26/4). Yani mengatakan, momen isu pergantian ini tidak tepat bila dihembuskan jauh sebelum Kapolri saat ini memasuki masa pensiun.
Hal tersebut, kata dia, mungkin mengundang gesekan di antara para jenderal yang merasa pantas menggantikan Timur. Terlebih menurutnya, komisi III belum melihat adanya keterdesakan negara untuk mengganti pucuk pimpinan korps Tri Bata itu. Meskipun tak dipungkiri kondisi keamanan akhir-akhir ini terus bergejolak dengan semua perisitiwa yang terjadi di Tanah Air.
“Isu pergantian ini malah bisa ganggu suasana di internal Polri. Untuk itu kami pun dari komisi III merasa tidak perlu ada calon yang direkomendasikan, karena memang waktu pergantiannya belum tepat,” papar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
