REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Samarinda Syahari Ja'ang meminta agar percetakan dan penggandaan soal Ujian Nasional (UN) kembali ke provinsi. Syahari mengungkapkannya ketika dihubungi melalui telepon oleh anggota BPK Rizal Djalil pada konferensi pers terkait UN 2013 di kantor BPK, Jakarta Kamis (25/4).
Syahari mengungkapkan, pada pelaksanaan UN di Samarinda beberapa waktu lalu terjadi kekurangan soal UN. Jumlah soal yang semestinya untuk 2800 murid hingga Rabu malam (17/4) baru tiba untuk 2630 murid. Sehingga Syahari memutuskan untuk tidak lanjut UN pada hari Kamis (18/4).
"Dari pengalaman ini sebaiknya soal dan master soal UN dibuat di pusat dan penggandaannya bisa di provinsi menurut saya," ujar Syahari.
Syahari menyetujui rekomendasi BPK pada Kemdikbud agar percetakkan soal UN kembali ke daerah. Rekomendasi BPK tersebut muncul berdasarkan pengamatan BPK atas pelaksanaan UN yang carut marut beberapa waktu lalu.
"Di Samarinda yang kota saja ada keterlambatan. Hal yang lebih buruk terjadi di kabupaten. Maka sebaiknya penyetakkan soal UN tahun depan di provinsi masing-masing saja," kata Syahari.
Senada dengan Syahari, Bupati Belu, NTT, Joachim Lopez juga menyatakan persetujuannya terkait rekomendasi BPK tersebut."Kami sangat setuju dengan usulan itu. Provinsi saya yakin mampu untuk mencetak soal UN," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika