REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Keberadaan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai alat pemerintah daerah, cukup penting. Sebab, Satpol PP bertugas untuk menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketentraman masyarakat.
Namun, hingga saat ini citra satuan yang kini berusia-63 tahun ini masih negatif di mata masyarakat. PNS yang ditugaskan di instansi ini, sering merasa 'dibuang.'
Menurut Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan, Satpol PP ke depan harus merubah citra negatif yang melekat sedikit demi sedikit. Sebab, sebenarnya satuan ini mengemban amanah yang sangat penting sebagai penjaga dan penegak peraturan-peraturan daerah.
"Perlu diubah pandangan masyarakat terhadap Satpol PP sebagai satuan yang hanya mengandalkan fisik saja," ujar Heryawan kepada wartawan usai Upacara Peringatan Hari Jadi Satpol PP ke-63, Rabu (24/4)
Heryawan mengatakan, Satpol PP berisi orang-orang terpilih yang direkrut untuk menjaga kondusifitas suatu daerah. Satuan ini juga memiliki banyak keunggulan dibandingkan PNS lainnya.
Sebab, ia mengatakan, anggota Satpol PP harus memiliki kekuatan dan postur tubuh yang melebihi PNS lain. Pada saat yang sama, Satpol PP dituntut untuk memiliki kecerdasan dibandingkan pegawai lain.
"Tapi, kadang-kadang, orang tidak mau ditempatkan di Satpol PP. Makanya, pencitraan kedepan harus baik," katanya.
Dikatakan Heryawan, meskipun kewajiban utama satuan ini sebagai penegak, namun seharusnya mengedepankan cara-cara persuasif. Kegiatan dialog, dinilai sebagai metode efektif agar semua pelanggar mau mematuhi peraturan yang berlaku.
Heryawan meminta anggota Satpol PP untuk menjauhi aksi kekerasan. Karena, aksi tersebut lebih banyak menimbulkan masalah baru dibandingkan menyelesaikan masalah.
Menurutnya, sorotan utama masyarakat adalah ketika Satpol PP melakukan penegakan Perda Ketertiban Umum. Misalnya, penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Aksi penertiban ini, kerap berujung konflik.
Melihat kondisi itu, Heryawan meminta adanya kesadaran bersama dari pihak penegak hukum dan objek yang ditertibkan. Hal itu dinilai penting agar kedua belah pihak tidak merugi.
"Saya setuju, tidak ada kekerasan. Dari objek dan penertiban jangan ada kekerasan, begitu juga dengan Satpol PP nya," kata Heryawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika