REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Marzuki Alie, menilai kasus-kasus penyerangan yang dilakukan oleh prajurit TNI tidak berdiri sendirian. Penyerangan ini menurutnya merupakan bentuk protes prajurit TNI terhadap produk-produk hasil reformasi mulai dari TNI, partai politik, media massa, dan lain-lain.
"Saya menganalisis kenapa yang diserang adalah lembaga-lembaga produk reformasi. Saya melihat ini adalah bentuk kekecewaan TNI terhadap kondisi bangsa ini yang tidak juga membaik setelah hampir 15 tahun reformasi," ujar Marzuki dalam pernyataannya, Senin (22/4).
TNI, menurutnya, pascareformasi selama ini sudah mundur ke barak dan membiarkan reformasi berjalan. "Tapi faktanya polisi yang dipisahkan dari TNI sebagai produk reformasi malah tidak menegakkan hukum. Kasus Djoko Susilo dengan kekayaannya yang luar biasa tentunya membuat marah prajurit sapta marga," tegasnya.
Penyerangan PDIP itu, kata Marzuki, sebagai simbol saja akibat ketidaksukaan TNI pada parpol yang tidak amanah. DEmikian juga dengan keberadaan preman yang merajalela dan merusak mental generasi bangsa. "Coba saja lihat preman berani mengacung-acungkan senjata di jalanan laksana koboi dan berani membunuh prajurit TNI. Ini sudah keterlaluan," tegasnya.
Menurutnya, tidak ada ruang bagi TNI untuk mengekspresikan diri mereka dan keinginan mereka, sementara mereka sudah tidak tahan melihat ketidakbenaran selama ini merajalela. Dia melihat prajurit TNI adalah prajurit-prajurit yang peduli pada negara dan mereka tidak mau RI menjadi lebih berantakan kondisinya.
"Bisa saja keluhan seorang komandan, bisa dimaknai anak buah sebagai perintah. Prajurit TNI ketika masuk sudah dicekoki untuk mencintai NKRI, patuh pada sistem komando, jadi sangat janggal mereka bergerak sendirian," ujar Waka Majelis Tinggi Partai Demokrat ini lagi.
Untuk itu dirinya mengimbau agar ada kesadaran bersama membangun bangsa ini, sehingga semua rakyat bisa sejahtera termasuk para prajurit TNI dan keluarganya. "Marilah kita bersama membangun bangsa ini, tegakkan hukum, dan keadilan, bangun demokrasi dan parpol yang sehat, sehingga TNI tidak perlu turun tangan," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika