REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ujian Nasional (UN) SMA yang tidak digelar serempat di 33 provinsi, dinilai anggota Komisi X DPR RI, Itet Tridjajati Sumarijanto adalah akumulasi permasalahan.

Menurutnya, masalah itu muncul karena pemerintah tidak fokus dalam mengawasi penyelenggaraan UN, sehingga pengiriman soal UN ke beberapa daerah terlambat. "Masa percetakan saja tidak bisa mengurusi," ujarnya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4).

Menurutnya, ketidakserempakan kegiatan UN ini menjadi citra buruk Indonesia di masyarakat dunia. Mendikbud, Mohammad Nuh harus bertanggung jawab atas ketidakprofesionalannya.

Ia juga mempertanyakan kinerja Presiden SBY karena ia bertanggung jawab atas Menterinya. "Presiden juga tidak fokus karena mungkin mengurusi partainya sehingga UN terbengkalai," katanya.

Politikus dari PDI Perjuangan ini mengatakan, Komisi X akan memanggil Kemendikbud untuk melakukan Rapat Kerja dengan agenda evaluasi pada Jumat (26/4). "Kita akan evaluasi kinerja pak Menteri," katanya mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika