REPUBLIKA.CO.ID, SOREANG -- Banjir menyebabkan 164 hektare lahan pertanian padi di Kabupaten Bandung puso atau gagal panen. Di antaranya di Kecamatan Baleendah, Rancaekek, dan Majalaya.
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan (Distanbunhut) Kabupaten Bandung, Tisna Umaran, mengatakan akan membantu bibit untuk musim tanam yang akan datang. "Sekarang dibiarkan dulu masih hujan," ujarnya, Kamis (18/4).
Tisna mengatakan daerah yang gagal panen tersebut merupakan daerah langganan banjir. Ia menyarankan agar saat musim penghujan petani tidak menanam padi. Namun, mengganti menjadi sayuran yang berumur 40 hari. Sehingga tetap bisa panen dan saat air tinggi tidak rugi.
Menurutnya, kerugiaan riil harus dilihat usia tanaman menjelang panen. Sementara, potensi kehilangan panen mencapai Rp 3 miliar. Yaitu berdasarkan hitungan potensi hasil 6,2 ton per hektare dikalikan harga jual dasar saat ini Rp 3.500 dikalikan luas lahan puso.
Untuk mencegah kerugian kepada petani terutama saat musim hujan, penyuluhan dan pemahaman dilakukan secara rutin. Penyuluhan tersebut di antaranya menyampaikan tanaman alternatif pengganti padi yang juga memiliki nilai ekonomi tinggi.
Penyuluhan disampaikan dengan mengundang kelompok tani dan melalui camat setiap rapat mingguan. Camat akan menyampaikan ke desa dan kemudian desa ke masyarakat.
Ketua Pelaksa Harian Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang, mengatakan seharusnya terdapat penjaminan atau asuransi pertanian. Asuransi tersebut melindungi komoditas yang bisa dijamin melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. "Mudah-mudahan Juli atau Agustus sudah diketok DPR," kata dia.
Menurutnya, selama ini terdapat kebijakan jika 70 persen lahan puso akan ada penggantian yang bisa berupa benih, pupuk atau pemeliharaan. Namun, dia menilai prosedur berbelit-belit.
Sebab, pelaksanaannya tidak mudah dan tidak ada ukuran untuk 70 persen tersebut. Karena itu, perlu diregulasi kembali oleh menteri pertanian agar lebih mudah dan gampang dijangkau petani.
Sementara ia menilai boleh menanam sayur namun sedapat mungkin di lahan yang tidak ditanami padi kecuali bisa tumpang sari. Selain itu, saat waktu tidak produktif untuk padi, petani bisa beralih ke holtikultura. "Baik asal bisa meningkatkan pendapatan dan tidak merusak lingkungan," kata dia.
Terkait bantuan subsidi bibit dan pupuk kepada petani dinilai kurang efektif. Sebab, perlu tender sehingga sampai ke petani baru dua bulan kemudian sedangkan petani ingin cepat.
Menurutnya, otorisasi harus dilimpahkan ke daerah dan pemerintah pusat hanya melakukan pemantauan. Karena, jika semua ditangani pusat menjadi terbatas dan lama.
Selain itu, dia juga mengatakan gagal panen di Jawa Barat luasnya kurang dari 500 hektar dan yang paling menonjol Kabupaten Bandung. Sebab, merupakan daerah banjir. Gagal panen tersebut disebabkan banjir, longsor, maupun puting beliung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika