REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Staf khusus presiden bidang komunikasi politik mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meyakini akan ada solusi mengenai persoalan peraturan daerah Aceh.

“Tidak seorang pun mengambil manfaat karena percekcokan yang tidak signifikan. Hari-hari yang paling sulit telah dilalui kedua belah pihak. Ini saatnya kita untuk memastikan bahwa setiap orang menjadikan dirinya bagian dari usaha besar untuk memajukan Aceh dan Republik, menghormati kekhususan Aceh dan menjaga NKRI,” katanya, Kamis (18/4).

Presiden, lanjut Daniel, berpandangan masalah bendera adalah hal yang pasti dapat ditemukan jalan keluarnya. Perda yang sudah ketok palu oleh pemerintah daerah bukan berarti menjadi jalan buntu bagi penyelesaian masalah.

Menurut Daniel, Presiden juga meminta agar perspektif politik baru digunakan. Yakni lebih memberi ruang bagi kemajuan bersama menjadi fondasi yang memperkuat hubungan Jakarta dan daerah.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Boediono dan Mensesneg Sudi Silalahi telah menerima kunjungan Gubernur Aceh Abdullah Zaini dan Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Hayta, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/4) sore.

Dalam pertemuan itu dicapai kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemprov Nangroe Aceh Darussalam untuk melakukan cooling down terkait perbedaan pandangan mengenai Bendera Aceh.

“Dalam hal ini kita mencari solusi damai di Aceh. Point of view yang tidak sama sekarang, itu akan dicari solusinya supaya dapat titik solusi yang sama. Untuk ini, kami juga bersepakat untuk bertemu di masa depan, dan kita cooling down dulu," kata Gubernur Aceh Abdullah Zaini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika