REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Partai Demokrat di Istana Negara menuai banyak kritikan. SBY tidak cermat menggunakan fasilitas negara yang melekat pada dirinya sebagai seorang presiden.

"Kalau dibiarkan bisa menurunkan marwah dan citra istana," kata Wakil Ketua DPR, Pramono Anung kepada wartawan di  Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/4).

SBY semestinya bisa memilah mana domain negara dan domain politik. Membicarakan urusan internal partai di Istana Negara dan menggunakan fasilitas yang ada di dalamnya dinilai merupakan tindakan yang mestinya dihindiri presiden. "Yang berkaitan dengan partai seyogyanya dibicarakan di luar istana," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan ini sadar partai politik memang mesti diurus. Namun begitu ketika SBY berani memutuskan diri menjadi Ketua Umum Partai Demokrat maka SBY harus siap menanggung risiko pro dan kontra yang berkaitan dengan jabatannya sebagai kepala negara.

"Dari sisi undang tidak ada yang dilanggar. Namun penggunaan Istana yang berkaitan dengan partai tidak ada urgensinya dengan urusan pemerintah dan negara," katanya.

Ke depan. Pramono berharp SBY tidak lagi menggunakan fasilitas negara untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengn partainya. "Harusnya dilakukan di kantor partai atau tempat lain. Bukan di Istana," ujar mantan politikus Golkar ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika