REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memanggil Direktur Utama Trans 7 dan tim yang tergabung dalam penyelenggaraan acara Khazanah. Apa pasal?
KPI mendapatkan banyak pengaduan dari masyarakat yang menganggap acara yang ditayangkan pada pukul 05.30 WIB di Trans 7 itu menyerong dari amalan ajaran Islam.
Beragam pengaduan dari masyarakat datang dan menganggap tayangan Khazanah ini meresahkan. Alasannya, karena amalan ajaran islam Ahlusunnah wal Jamaah dipelesetkan. Terjadi penyimpangan ajaran Islam yang benar dan ditayangkan oleh televisi dari Trans Corp ini.
Untuk itu, KPI memanggil direktur utama dan tim dari cara Khazanah untuk mempertanggung jawabkan tayangannya. KPI juga menyertakan MUI agar pemanggilan untuk melakukan mediasi ini bisa menemui jalan keluar dan tayangan khazanah tak lagi memicu keresahan masyarakat.
Ketua KPI, Muhammad Riyanto mengatakan pemanggilan ini merupakan langkah mediasi antarpelapor, pihak Trans 7 dan KPI, termasuk MUI sebagai penengah. Jika nantinya Trans 7 tetap menayangkan tayangan yang kontroversial, baru nanti akan dijatuhkan sanksi.
Dalam mediasi yang berlangsung selama sembilan puluh menit tersebut, pihak Trans 7 mengakui ada beberapa episode Khazanah memicu kontroversial di masyarakat. Ada yang setuju dan ada pihak yang tak setuju.
"Ke depannya, Trans 7 akan merubah konten dan materi di dalamnya, sesuai tuntutan pelapor dan kami," kata Riyanto kepada Republika di Jakarta, Rabu (17/4).
Penyimpangan yang ditayangkan acara Khazanah, antara lain tentang pembagian tauhid menjadi tiga. Hal ini dianggap menyalahi akidah umat Islam.
Penyimpangan lainnya juga tersirat dari tayangan tersebut yang menyalahkan ziarah kubu. Padahal dalam ajaran islam hukumnya sunnah. Khazanah Trans 7 juga menayangkan fakta sejarah shalawat badar yang diputar balikkan menyebutkan lambang bulan dan bintang merupakan simbol penyembah dewa dewi.
Dalam tayangannya di setiap hari senin hingga jumat, acara Khazanah juga menghina ajaran umat agama lain di luar Islam. Dalam toleransi umat beragama, hal seperti ini tidak dibenarkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
