Selasa 16 Apr 2013 05:15 WIB

Mahasiswa Makassar Tolak Rencana Kenaikan BBM

TOLAK KENAIKAN BBM. Mahasiswa dan buruh dari berbagai aliansi menggelar aksi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (30/3). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sedang dibahas
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
TOLAK KENAIKAN BBM. Mahasiswa dan buruh dari berbagai aliansi menggelar aksi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (30/3). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sedang dibahas

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Puluhan massa Aliansi Mahasiswa Makassar menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Kami menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena nantinya berimbas kepada rakyat kecil dan sektor ekonomi mikro lainnya," ujar Jenderal Lapangan Aksi, Nirwan di Makassar, Senin.

Dalam aksi di bawah jembatan layang Makassar, mahasiswa meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan BBM yang dapat menyengsarakan rakyat kecil, serta mengusut adanya dugaan permainan mafia minyak di Indonesia.

"Pemerintah mengatakan kenaikan BBM disebabkan pengurangan subsidi dan untuk menutupi jebolnya APBN, tetapi faktanya berbanding terbalik," kata aktivis mahasiswa itu.

Berdasarkan kajian Aliansi Mahasiswa Makassar, kata dia, biaya produksi BBM jenis premium tidak lebih dari Rp 500 per liter, sesuai peryataan mantan Menteri Perekonomian Kwik Kian Gie.

Ia menyebutkan, di negara lain harga jual jenis premium sangat rendah dibandingkan Indonesia yang per liternya mencapai Rp 4500, sementara negara lain seperti Mesir Rp 2.300, Saudi Arabia Rp 1.494 Iran Rp1.287 dan Nigeria Rp 1.170 per liternya.

"Pemerintah harus segera menghentikan kontrak eksploitasi kekayaan alam Indonesia yang dikuasai pihak asing, pemerintah juga diminta transparan terkait kekayaan alam yang dikuasai pihak asing," tambahnya.

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha mengatakan bahwa jika pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hendaknya hal itu dikomunikasikan secara transparan dan tidak memberikan kompensasi yang menjadi instrumen politik untuk partai politik tertentu.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement