REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkembangan rencana pembangunan moda transportasi massal, Mass Rapid Transit (MRT) mengalami hambatan terkait masalah administrasi. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) pun mengakui kalau rencana pembangunan MRT masih terbentur dengan birokrasi pemerintahan.
"Saya ini juga sebenarnya capek ngurusin prosedur dan administrasi MRT terus-menerus," kata Jokowi di Jakarta, Jumat (12/4).
Dia mengaku sejak menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta, langsung mulai menggarap proyek dengan nilai triliunan rupiah tersebut.
"Sudah digarap, enggak selesai-selesai. Masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi, masalah prosedur, masalah administrasi," papar mantan wali kota Solo tersebut.
Namun dia menyatakan, akan terus mendorong percepatan penyelesaian administrasi agar pembangunan MRT bisa segera dilaksanakan.
Dia bahkan mengatakan akan 'kebut paralel' menyelesaikan kekurangan dokumen dan payung hukum. "Ya, ini saya beri target agar bulan ini agar segera diumumkan (pemenang tender)," katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, rencana pembangunan MRT akan molor karena surat mengenai pelaksanaan serta pinjaman utang luar negeri dari Kementerian Dalam Negeri belum ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
