REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengangkat kader PD yang juga Menteri UMKM, Syarif Hasan, sebagai ketua pelaksana harian Demokrat memperlihatkan sikap inkonsisten.

Dikatakannya, SBY meminta kepada menteri-menteri dari parpol untuk lebih mementingkan kepentingan tugas dan kewajiban daripada parpolnya. Ini menurutnya kontradiktif, karena dengan penunjukan Syarif, maka secara tidak langsung SBY menegaskan Syarif harus lebih fokus sebagai ketua harian dari pada menterinya.

“Bagaimana mungkin seorang menteri yang bertugas membantu presiden di pemerintahan menjadi ketua harian? Ketua harian sama artinya dia setiap hari harus bertugas mengurus PD,” katanya dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (10/4).

Kalaupun Syarif dianggap mampu menjalankan kedua jabatannya, yaitu menteri dan ketua harian, itu namanya hebat. "Kalau SBY saja menyerahkan tugas-tugas partainya kepada ketua harian karena merasa tidak sanggup menjalankan tugas keduanya, lalu apa Syarif lebih mampu dari SBY?” tegasnya. Padahal, kata dia, sebelumnya Syarif menegaskan bahwa ketua umum tidak boleh rangkap jabatan.

Dia juga yakin bahwa apa yang terjadi saat ini bakal berpengaruh banyak pada tingkat elektabilitas Partai Demokrat menjelang pemilu 2014. “Coba saja lihat nanti hasil survei LSI Saeful Mujani. Saya yakin elaktabilitas PD akan turun lagi,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika