REPUBLIKA.CO.ID, CILINCING -- Penghuni ilegal yang berada di Rusun Marunda Blok 11 Kluster B menolak untuk keluar dari unitnya. Mereka meminta untuk bertemu dengan Gubernur DKI, Joko Widodo.
Warga Cluster B yang tinggal di Blok 11 Lantai 2 No. 10, Edward Marimbi mengatakan, ia dan warga lain merasa hanya Jokowi yang bisa menentukan nasib mereka.
''Kami tidak percaya sama pengelola. Kami ingin bertemu langsung dengan DKI-1 dan DKI-2'', ujarnya pada wartawan, Selasa (9/4).
Edward alias Boy dipilih oleh warga Cilincing yang menghuni Blok 11 untuk menjadi koordinator mereka. Mereka merupakan 29 kepala keluarga (KK) dari Cilincing, Jakarta Utara.
Pengelola menyebut mereka sebagai penghuni ilegal setelah mereka menempati rusun tanpa izin dan prosedur pendaftaran sesuai dengan peraturan.
Menurut Edward, warga Cilincing yang menghuni rusun adalah warga miskin yang belum memiliki rumah. Mereka juga berada dalam situasi yang sama dengan warga di sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, yang hendak direlokasi ke Marunda.
''Kami juga korban banjir, kami orang miskin, kami juga tidak punya rumah, sama seperti warga Waduk Pluit. Makanya, kami minta diperkenankan tinggal di sini'', ujarnya.
Penghuni rusun resmi tak juga menempati unit yang sudah disediakan. Sedangkan pengelola sudah mengeluarkan yang menyatakan bahwa penghuni yang tidak menempati unit di Blok 9 hingga Blok 11 dalam waktu 7x24 jam dianggap mengundurkan diri.
Ia juga berjanji akan memenuhi seluruh persyaratan administratif yang diminta pengelola untuk melegalkan status mereka sebagai penghuni rusun. Untuk itu, ia berharap Jokowi atau Ahok bisa bertemu dengannya dan warga lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
