REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Jawa Timur mengancam tidak akan memilih pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim 29 Agustus mendatang.

Ancaman ini datang karena KarSa dianggap tidak kunjung menempati janjinya untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Juru bicara MPBI Jatim, Jamaludin mengatakan, bila Soekarwo membuat UMSK terus terkatung-katung maka jelas pasangan cagub-cawagub ini tidak berpihak ke Buruh.

"Untuk itu, kami menyerukan ke seluruh gerakan Buruh se Jatim untuk tidak lagi memilih KarSa di Pilgub Jatim nanti," ujar Jamaludin, dalam orasinya di hadapan para pengunjuk rasa buruh di depan gedung negara Grahadi, Rabu (10/4).

Ancaman tidak memilih KarSa ini, menurut Jamaludin, bukan tanpa alasan. Pasalnya sudah berkali-kali Gubernur menjanjikan akan memutuskan UMSK sesuai besaran yang sepakati buruh. Namun kenyataanya dari batas waktu penetapan Desember tahun lalu, hingga kini UMSK tak kunjung disahkan.

Jamaludin pun mengungkapkan, pihaknya akan tetap bertahan menyuarakan ancaman tidak memilih KarSa ini, hingga mendapat kejelasan pengesahan UMSK tersebut. Pihaknya pun ngotot untuk bertemu dengan gubernur dan wakil gubernur.

Sementara itu, untuk tidak mengganggu acara Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang berada di Hotel Sheraton dan JW. Marriott, tidak jauh dari lokasi unjuk rasa buruh. Pihak Kepolisan dilarang melewati jalan disekitar kawasan hotel, Jl Embong Malang.

AKBP Sabilul Alif Kasatlantas Polrestabes Surabaya mengatakan, aksi unjuk rasa buruh diminta memusatkan aksi di Grahadi saja, tidak perlu ke Kantor Gubernur Jatim. Pihak kepolisian pun telah menurunkan 600 personel yang akan disiagakan di sepanjang jalur unjuk rasa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika