REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Moratorium izin baru di hutan alam primer, hutan gambut, dan pengelolaan Hutan Alam Lestari (HPL) dapat beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Pada periode 2009 hingga 2013, perekonomian tumbuh rata-rata 6,3 persen.
Selain moratorium, konservasi dan perlindungan hutan seperti penegakan hukum, pemberian akses ke pemanfaatan hutan bagi masyarakat setempat masih perlu digiatkan. Masyarakat difasilitasi melalui hutan tanaman rakyat dan akses pembiyaan pinjaman dana bergulir pembangunan hutan.
"Pembiayaan global kehutanan menjadi isu penting ,terutama terkait komitmen negara maju yang terhambat krisis ekonomi di Uni Eropa dan Amerika," ujar Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat menghadiri UN Forum on Forest (UNFF) di Istanbul, Turki, Senin (8/9).
Diperlukan pula restrukturisasi industri kehutanan berbasis hutan rakyat kemitraan, rehabilitasi hutan dan lahan. Hal ini telah diwujudkan Indonesia melalui gerakan penanaman 1 miliar pohon oleh seluruh komponen masyarakat. Beragam kegiatan ini telah menurunkan laju deforestasi dari rerata 3,5 juta hektare (ha) pada periode 1999-2002 menjadi 450 ribu ha pd 2010- 2011.
UNFF dibentuk dibawah UNECOSOC sebagai tindak lanjut persetujuan Non Legally Binding Instrument untuk semua hutan sejak tahun 2007. Komitmen negara-negara yang bergabung dirangkum dalam SU PBB tahun 2007. Aksi ini diharapkan meningkatkan kontribusi kehutanan dalam pencapaian komitmen international untuk menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global. Pertemuan ke-10 ini dihadiri Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan dan 2 50 menteri dari 197 delegasi.
Dalam rangkaian acara yang sama, Menhut bersama direktur WRI Nigel Sizer meluncurkan aksi Global Forest Watch (GFW). Dengan aksi ini masyarakat dunia bisa ikut memonitor laju deforestasi, konservasi dan reboisasi hutan-hutan di seluruh dunia. Brazil, Indonesia dan Gabon telah berinvestasi dalam memantau deforestasi melalui sistem MRV (measurement, reporting dan verification).
Keberadaan GFW diharapkan menghemat pembelanjaan teknologi MRV hutan, sekaligus juga berbagi informasi antar produsen. Data yang dihasilkan mudah pula diakses dan disebarluaskan di dunia maya menggunakan twitter dan facebook.
"Cara ini juga memudahkan negara Indonesia untuk memantau penebangan ilegal di daerah perbatasan seperti Kalimantan," ujar Menhut.
Sekjen PBB Ban Ki Moon mengatakan laju pertambahan penduduk menjadi salah satu penyebab deforestasi. Untuk itu diperlukan lebih banyak lahan untuk pangan, kebutuhan kayu alam eksotik, energi minyak dan gas. Hal ini seiring dengan semangat bahwa hutan berperan dalam pembangunan ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika