REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra mengkritisi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait capres harus dari sipil. Dikatakan, dikotomi sipil dan militer sudah tak relevan lagi untuk kondisi saat ini. Karena memang semua capres harus dari sipil. "Purnawirawan TNI, Polri, itu juga sipil," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, Selasa (9/4).

Fadli menjelaskan, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, SBY berhak memiliki kriteria khusus mengenai capres yang akan diusung. Namun, lanjutnya, masyarakat pasti punya pertimbangan sendiri. Kalau memerhatikan hasil survei, rakyat lebih mendasarkan pilihan calon presiden 2014 pada pemimpin yang jujur, melayani, tegas, dan cerdas. 

Menurutnya, presiden memang harus punya integritas, kapabilitas, serta yang utama kepemimpinan. Sehingga, latar belakang apa pun, kalau seorang capres punya integritas dan kapabilitas, maka ia yang akan dipilih.

Ia juga mengkritisi usulan agar capres harus minimal S1. Menurutnya, hal itu tak  menjamin orang tersebut mampu menjadi presiden. "Kita bisa lihat para pemimpin Deng Xiaoping, Ho Chi Minh, Lula da Silva, Gus Dur, Megawati bukan S1. Begitu pula Presiden Soeharto, yang hanya lulusan SD kemudian mengambil sekolah lulusan persamaan SMP," papar dia. 

Ia menambahkan, pada diri seorang presiden itu yang penting adalah kepemimpinan. Sehingga dapat menjadi nakhoda untuk membawa perahu sampai ke pulau. 

"Percuma ijazah S3, tapi tak punya leadership. Leadership itu bukan dilihat dan dapat dipelajari dari ijasah sarjana, tapi dari pengalaman dan daya kreativitasnya," papar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika