REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menghadapi rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) oleh pemerintah pusat sebesar 15 persen yang dilakukan secara bertahap, Pemprov Jabar telah menyiapkan berbagai antisipasi.

Menurut Kepala Biro Rumah Tangga Pemprov Jabar Iip Rivai, langkah antispasi itu disiapkan mengingat konsumsi listrik Setda pemprov Jabar cukup tinggi. Setiap bulan, anggaran untuk listrik yang harus dikeluarkan sekitar Rp50 juta.

"Dari  jauh hari, kami sudah menyiapkan langkah antispasi kenaikan TDL ini dengan berbagai cara," ujar Iip kepada wartawan akhir pekan lalu.

Menurut Iip, kenaikan tersebut berpotensi terhadap biaya pengeluaran operasional Pemprov Jabar. Jadi, Pemprov Jabar sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi terkait kenaikan TDL. Hal ini dilakukan, untuk mencegah lonjakan biaya pengeluaran.

Dikatakan Iip, Setda Pemprov Jabar terkena kenaikan TDl karena memiliki kapasitas daya sekitar 190.000 Watt. Hal itu, sesuai keputusan PLN yang memberlakukan kenaikan pada konsumen diatas 1.300 Watt.

"Konsumsi listrik yang kami pakai cukup tinggi karena dipakai oleh 28 gedung diantaranya Gedung Sate, gedung DPRD hingga rumah dinas," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika