REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Poempida Hidayatullah mengatakan, instruksi presiden untuk memberantas premanisme merupakan hal yang bagus dan perlu didukung.
"Namun pemberantasan preman jangan menggunakan 'tangan besi'. Pemberantasan preman harus lebih mengedepankan HAM,” katanya di Gedung KPU, Jumat, (5/4).
Pada zaman Orde Baru, terang Poempida, Soeharto memang memberantas premanisme dengan cara tangan besi. Ia melakukan itu untuk menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Namun cara seperti ini tidak bisa diberlakukan pada era demokrasi dan HAM ini.
Dalam memberantas preman, ujar Poempida, harus mengedepankan penegakkan hukum, bukan dengan cara kekerasan. Penegakkan hukum ini harus dilakukan secara tajam baik ke atas maupun ke bawah.
"Selama ini penegakkan hukum hanya tajam ke bawah saja, sementara orang-orang elit jarang dihukum sesuai dengan kesalahannya," ujarnya.
Para pelanggar hukum, terang Poempida, jangan sampai ada yang bersembunyi di balik kekuatan tertentu. "Semua pelanggar hukum harus diberi sanksi yang setimpal tanpa melihat siapa orangnya," terangnya.
Jika penegakkan hukum hanya lebih tajam ke rakyat jelata, ujar Poempida, maka dikhawatirkan akan muncul vigilante.
Vigilante merupakan sekelompok orang yang ingin memerangi kejahatan dengan cara mereka sendiri di luar hukum. "Makanya agar vigilante ini tidak muncul, penegakkan hukum harus adil baik ke bawah dan ke atas," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika