REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- Pemberlakuan ganjil genap terancam batal karena lambatnya kesiapan bus untuk transportasi massa. Sehingga Pemprov DKI berencana untuk menggunakan sistem Electronic Registration Pricing (ERP).
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengatakan awalnya konsep antisipasi kemacetan dilakukan melalui tahapan 3 in 1 langsung ke ERP. Tetapi harus mengeluarkan biaya investasi yang mahal.
Sehingga pemprov memutuskan untuk menggunakan konsep ganjil genap karena tanpa biaya. Namun target penerapan ganjil genap pada Juni mendatang akan terpaksa diundur kalau pengadaan bus belum tersedia.
Lagipula survei awal, dengan konsep ganjil genap dapat mengurangi kemacetan. Tetapi kemudian Polda membuka loket penggantian plat nomor. "Kalau begitu kan, survey jadi mentah lagi, karena pengguna mobil pribadi dapat berganti plat nomor," ujarnya di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Selasa (2/4).
Kemudian pemprov mengganti konsep dengan menawarkan investasi ERP pada bank swasta dan negeri. Nantinya pengadaan barang untuk ERP akan diserahkan pada bank yang telah bersedia.
Pihaknya akan meminta Bank Indonesia untuk membuat bank yang bersedia berinvestasi untuk konsorsium. Lima bank yang telah bersedia untuk kerja sama di antaranya, Mandiri, BNI, Bank DKI, BRI dan BCA.
Sistem ERP akan menggunakan On Board Unit (OBU). Berbeda dengan Singapura yang masih menggunakan e-wallet. Sistem ini tidak menggunakan uang untuk dibayarkan. Nantinya akan secara otomatis dipotong melalui bank tersebut.
"Kartu tersebut nantinya akan seperti kartu kredit, pengguna tidak perlu menyimpan uang," kata dia.
Setiap alat yang memotong biaya ERP akan diberikan fee dari Pemprov DKI. Bergantung bank mana yang memiliki alat tersebut. Setiap jalan di seluruh DKI Jakarta nantinya akan dipasang alat tersebut.
Namun bank yang dapat bekerjasama dengannya hanya bisa enam bank saja. Karena setiap alat slot yang bisa digunakan hanya enam buah saja.
ERP yang akan diterapkan di Jakarta akan mengadopsi negara Swedia dan Norwegia. Meskipun awalnya menggunakan ganjil genap, ERP telah dimasukkan ke RPJMD DKI Jakarta.
Sedangkan pembiayaan nantinya tidak akan menggunakan APBD. Tetapi langsung kepada pihak bank melalui investasi tender. Untuk penggunaan tarifnya nanti akan bergantung dari kemacetan.
"Misal kita potong Rp 50 ribu, kalau pengendara masih nekat, kita akan naikin Rp 100 ribu, tujuannya kan mencegah mobil masuk," ujarnya.
Konsekuensinya Pemprov harus menyediakan Park and Ride untuk kendaraan pribadi yang akan diparkirkan tidak jauh dari alat ERP terpasang. Begitu juga dengan bus untuk transportasi mereka jika tidak ingin membayar mahal akan ditambahkan.
Pihaknya akan meminta seribu bus transjakarta untuk kesiapaan ERP. Selain untuk bayar ERP, kartu itu dapat dijadikan untuk membayar parkir dengan tarif per jam.
Nantinya semakin masuk ke jantung kota, ERP akan semakin mahal. Tetapi untuk OBU sendiri, nantinya pihak bank harus menggratiskan kepada masyarakat. Ahok pun menampik, kalau jalan di Jakarta hanya diperuntukkan orang kalangan atas saja.
"Anda kalau tidak kaya, naik bus saja, kita akan sediakan bus yang nyaman," ujarnya.
Hal itu merupakan azas keadilan. Menurutnya, orang kaya harus bayar sehingga pembayaran tersebut dapat digunakan untuk subsidi pada orang yang tidak mampu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika