REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak wacana pemilihan kepala daerah tak langsung. Bagi PKS, pilkada tak langsung buruk bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. "Jangan halangi kedaulatan rakyat," kata Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nurwahid kepada wartawan di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (2/4).

Hidayat menyatakan, sejumlah kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah terkait pilkada tidak melulu sepenuhnya kesalahan rakyat. Menurutnya di setiap kerusuhan itu ada andil pemerintah lewat aparat keamanan terkait. "Aparat keamanan kita ke mana? Intelijen kita ke mana?," ujarnya.

Kerusuhan yang terjadi usai pemilihan dinilai tidak sebanding dengan pelaksanaan pilkada. Menurut Hidayat prosentase kerusuhan pilkada dengan pelaksanaan pilkada tak lebih dari 10 persen. Artinya masih lebih banyak pilkada langsung yang berhasil dan tidak mengakibatkan kerusuhan. "Jangan rakyat disalahkan," katanya.

Hidayat menyatakan pemerintah harus proaktif memberikan pendidikan politik yang benar kepada rakyat. Para kandidat kepala daerah jangan mengeluarkan pernyataan yang bernada provokatif kepada para pendukung. Selain itu KPU selaku penyelenggara pemilu juga mesti bersikap adil dan tidak memihak. 

Yang tak kalah penting, imbuh Hidayat, aparat keamanan harus bisa memahami kondisi yang terjadi di masing-masing daerah. "Petugas keamanan harus benar-benar siap hadir di masyarakat," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika