REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Penumpang Kereta (Aspeka) Ahmad Syafrudin meminta agar PT Kereta Api tidak menghapus layanan kereta rel listrik kelas ekonomi. Menurutnya keberadaan kereta ekonomi masih sangat dibutuhkan terutama oleh masyarakat menengah ke bawah.
"Karena KRL Ekonomi unit layanan untuk menengah ke bawah seperti kelas pekerja lepas, buruh pelabuhan, kuli angkut, dan sebagainya yang kira-kira berpenghasilan kisaran Rp 900 ribu sampai Rp 1,25 juta. Sebanyak 30 persen itu sudah terserap dari transportasi ini," ujar Ahmad Syafrudin dalam diskusi bertema "Perlukah KRL Ekonomi Jabodetabek Dilenyapkan" di Jakarta, Senin (1/4).
Menurut dia, berdasarkan UU No 23/2007 tentang Perkeretaapian Pasal 151 tercatat bahwa penetapan tarif secara rasional oleh operator. Selisih antara tarif dengan daya beli masyarakat disubsidi oleh pemerintah pusat ataupun daerah.
"Jadi sebelum ada skema subsidi itu KRL ekonomi jangan dihapus. Dikembangkan skema subsidi KRL ekonomi dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.
Ia mengatakan "cost benefit analysis" harus disusun untuk pengembangan perkerataapian sebagai bahan komunikasi dengan investor swasta dan pemerintah serta konsistensi mutu layanan.
"PT KAI dan PT KCJ seharusnya jangan mau jadi alat politik. Kalau tarif ditekan, seharusnya bisa dilawan. Perusahaan juga harus kuat dan membuat perencanaan yang matang untuk meyakinkan investor, DPR, Kementerian Keuangan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
