REPUBLIKA.CO.ID, MENTENG -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama saat ini tidak selalu melulu menggunakan dana dari APBD.
Dalam menjalankan proyek pemerintahan terutama hal-hal kecil mereka pun mengandalkan dana dari CSR perusahaan.
Jokowi mengatakan program yang memang tidak bisa menggunakan dana APBD akan menggunakan CSR. "Kalau perusahaan ingin mengeluarkan tanggung jawab sosialnya, ya senang, kita akan terima," ujarnya di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jumat (29/3).
Perusahaan pun akan mendapatkan keuntungan sebagai timbal balik dari dana CSR yang telah dikeluarkan. Banyak keuntungan yang didapatkan mereka, seperti lingkungan dan pergerakan ekonomi menjadi lebih baik.
Menurut Jokowi, setiap perusahaan wajib mengeluarkan dana CSR. "Itu wajib, jangan dipikir sesukanya," kata dia sesaat sebelum kembali ke rumah dinas. Dana dari perusahaan telah diwujudkan dengan pembuatan taman dan pembersihan Kali Pakin.
Jokowi mengaku tidak mengetahui dana CSR yang sebelum kepemimpinannya dikemanakan. Dia menegaskan, seluruh dana CSR saat ini jelas peruntukkannya.
Sebelumnya, Ahok meminta kepada seluruh Mall yang ada di Jakarta untuk memberikan dana CSR dalam pelebaran jalan. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya mengatasi kemacetan di Jakarta.