Jumat 29 Mar 2013 13:11 WIB

'Soal Lapas Cebongan, Presiden Harus Turun Tangan'

Rep: Yulianingsih/ Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin
Foto: Republika
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA-- Penyerbuan sekelompok orang ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Sleman, DIY beberapa hari lalu menunjukan bahwa kewibawaan negara Indonesia telah runtuh. Pandangan itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin.

Alasannya, penyerangan itu telah menyentuh institusi negara berupa Lapas. Oleh karena itu, kasus tersebut, imbuhnya, tidak bisa hanya ditangani dengan pernyataan semata oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

"Ini tidak bisa hanya ditangani Panglima TNI dan Kapolri saja. Tetapi panglima tertinggi dari militer perlu turun, yaitu Presiden," ujarnya kepada wartawan usai membuka Rakernas Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Jumat (29/3).

"Perlu ada big bang, perlu ada keseriusan untuk menangani. Jangan disikapi dengan santai seolah-olah bukan persoalan besar," ujarnya.  Din menyebut kasus Lapas Cebongan adalah persoalan besar bagi bangsa sekaligus menunjukan bukti negara gagal.

"Negara kita gagal melindungi mengayomi dan melayani sebagaimana amanat konstitusi," ujar Din.

Din menilai tak Presidn tak cukup sekadar menyampaikan bahwa terhadap aksi-aksi kekerasan bahwa negara tidak boleh kalah. "Karena kalau kalimat itu dulang-ulang tanpa bentuk hasil konkret maka itu pertanda negara telah kalah termasuk kasus cebongan ini, negara telah kalah," kata Din.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement