REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung mengatakan pihaknya tidak mengusulkan kenaikan harga BBM bersubsidi mengingat dampaknya akan membebani masyarakat miskin.
Hal itu dikatakannya di Nusa Dua, Bali, Kamis, dalam konferensi pers seusai rapat dengan pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"BBM naik itu termudah tapi efeknya itu akan membuat orang yang miskin dan hampir miskin mendapatkan harga produk pangan dan sebagainya menjadi jauh lebih mahal dan sulit keluar dari kemiskinan. Setiap kenaikan harga dilakukan 2005 dan 2008 selalu terjadi kenaikan kemiskinan," katanya.
Untuk itu, diharapkan, pengurangan subsidi BBM perlu dilakukan dengan menggunakan mekanisme tertentu yang dampaknya tidak memberatkan masyarakat miskin. Namun demikian, sampai saat ini pihaknya belum bisa menyebutkan mekanisme tersebut.
Dirinya menyadari, bahwa subsisd BBM telah mengakibatkan beban bagi anggaran pemerintah. Apalagi, bila tidak dibatasi akan semakin membengkak jumlahnya.
Sementara itu, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pembatasan dan pengendalian subsidi BBM perlu dilakukan. Perbedaan harga yang semakin lebar antara BBM bersubsidi dengan BBM non subsidi membuat konsumsi makin tak terkendali dan dipastikan membengkak.
Ia menambahkan, subsidi BBM saat ini lebih banyak diterima oleh kelas menengah atas yaitu para pemilik kendaraan bermotor.
Berdasarkan catatannya, pada 2012 produksi mobil mencapai 1,1 juta unit dan sebagain besar menggunakan BBM bersubsidi.
Sementara kendaraan bermotor yang hampir pasti menggunakan BBM bersubsidi diproduksi sebanyak 9 juta unit. Untuk itu, apabila BBM subsidi tidak dikendalikan, dipastikan akan semakin membebani anggaran pemerintah.
Ia menambahkan, pada Kamis mendatang, pihaknya dengan KEN akan bertemu kembali untuk merumuskan langkah-langkah penting yang dapoat digunakaan sebagai pijakan dalam kebijakan pengendalian BBM tersebut.
Dikatakannya, pihaknya diminta bapak Presiden agar Menko, KEN, ESDM dan juga Menkeu untuk bertemu dalam satu minggu ini.
"Semua masukan tadi kita rumuskan, kita sampaikan kepada bapak presiden yang akan merupakan policy dasar kita di dalam pengendalian dan penghematan penggunaan subsidi BBM agar betul-betul dana tersebut lebih banyak tersalurkan untuk program pengentasan kemiskinan di tanah air kita," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
