REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Perhubungan akhirnya setuju dengan rencana PT KAI untuk menghapus kereta rel listrik (KRL) ekonomi. Setelah sempat menolak, kini Kemenhub menilai KRL ekonomi memang sudah tak laik dan membahayakan masyarakat.
Kondisi itu ditegaskan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tudjung Indrawan saat menggelar konferensi pers seusai rapat dengan PT KAI, PT KAI commuter Jabodetabek, Kementerian BUMN, Kepolisian, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rabu (27/3).
"Tujuan pergantian ini memang untuk keselamatan dan peningkatan keselamatan," tegasnya.
Meski demikian, Kemenhub sudah meminta PT KAI untuk menunda rencana tersebut. Dari semula 1 April 2013, Kemenhub meminta KAI untuk merealisasikan kebijakan ini Juli 2013 nanti. Pasalnya sosialisasi kepada masyarakat belum optimal."Sehingga mulai saat ini hingga Juni KRL non AS masih dioperasikan," jelasnya.
Khusus untuk masyarakat miskin, Kemenhub dan PT KAI juga tengah membicarakan konsep baru agar masyarakat ini masih bisa dilayani KAI. Kemungkinan besar pendataan pengguna KRL yang memagang kartu keluarga miskin (gakin).
"Penyebaran formulir kepada pengguna KRL ekonomi untuk disi akan dilakukan dan datanya bisa diverifikasi siapa saja yang dapat subsidi," ujarnya. Namun apakah harga tiket akan sama dengan KRL ekonomi atau tidak hal ini masih dalam pembicaraan.
Ke depan untuk menampung penumpang, PT KAI juga akan menambah kapasitas KRL. Rencananya akan ada penambahan gerbong kereta dari semula delapan menjadi sepuluh.
Kemenhub sudah meminta PT KAI untuk menunda rencana dari semula 1 April 2013 menjadi Juli 2013 nanti. Alasannya sosialisasi kepada masyarakat belum optimal."Sehingga mulai saat ini hingga Juni KRL non AS masih dioperasikan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika