REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- PT KAI berencana menghapus pengoperasian KRL ekonomi pada 1 April mendatang.
Ketua Komisi XI DPRRI Emir Moeis menjelaskan, penghapusan ini karena Infrastructure Maintenace and Operation (IMO) dan Public Service Obligation (PSO) alias subsidi dari pemerintah yang telat diberikan.
"Kereta api kan infrastruktur untuk rakyat, kalau telat IMO-nya, yang 'batuk-batuk' kan PT KAI,"kata Moeis setelah kunjungan kerja ke PT KAI, Bandung, Rabu (27/3).
Selama ini, ujarnya, PT KAI dibebani untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengoperasian infrastruktur (IMO) dengan biaya sendiri.
Dengan PSO dan IMO yang tidak lancar membuat PT KAI mesti mencabut KRL lama yang tidak aman lagi. Padahal, kalau IMO dan PSO lancar, tentu pelayanan bisa lebih baik. Terlebih, katanya, kereta ekonomi sudah terlalu tua, sudah berumur 30-40 tahun.
Keterlambatan ini, katanya, kemungkinan karena birokrasi di Kementerian Perhubungan. Ia berharap, IMO dan PSO selalu dilakukan di awal tahun, bukan di akhir tahun. "Kami setuju dengan PT KAI, daripada timbul korban dan membahayakan masyarakat,"kata Emir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
