REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aparat keamanan diminta bersikap proporsional dan profesional menyikapi rencana demonstrasi besar-besaran hari ini. Aparat jangan mudah terprovokasi dan gampang menggunakan kekerasan.

"Aparat keamanan tidak menggunakan pendekatan represif," kata anggota Komisi III DPR, Indra kepada Republika, Senin (25/3).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai demonstrasi besar-besaran yang dimotori Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) sebagai hal wajar.

Menurutnya, demonstrasi tersebut merupakan aksi yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat. Dia percaya para demonstran tidak akan menumbangkan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono.

"Tidak akan sampai membuat pemerintahan SBY-Boediono tumbang," ujarnya.

SBY dan Boediono tak perlu khawatir apalagi panik menyikap demonstrasi hari ini. Menurutnya kepanikan SBY-Boediono hanya akan menguatkan asumsi publi bahwa rezim SBY-Boediono gagal menjalankan amanat rakyat.

"Kalau program pemerintah benar-benar gagal, layak dituntut mundur," katanya.

Di era demokrasi seperti sekarang setiap anak bangsa berhak menyampaikan aspirasi. Adalah hal yang wajar jika masyarakat juga mengkritisi kinerja pemerintah. Terlebih banyak para aktivis yang kecewa dengan pemerintah.

"Wajar mereka menyerukan kekecewaan," ujarnya.

Pemerintahan SBY-Boediono hendaknya menjadi demonstrasi kali ini sebagai medio introspeksi. SBY-Boediono harus benar-benar mengevaluasi kinerja pemerintahnya agar lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, penegakkan hukum, menciptakan ketertiban dan keamanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika