Senin 18 Mar 2013 03:25 WIB

ICMI: Presiden tak Perlu Tanggapi Isu Kudeta

Nanat Fatah Natsir
Foto: Antara
Nanat Fatah Natsir

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu berlebihan menanggapi isu kudeta terhadap pemerintahan karena kecil kemungkinan hal itu bisa terjadi.

"Siapa yang akan melakukan kudeta. Kudeta hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki senjata. Elite politik dan rakyat tidak ada yang memiliki senjata," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Minggu.

Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan Presiden Yudhoyono lebih baik fokus pada tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang tinggal kurang dari dua tahun, yaitu 2013 dan 2014.

Menurut Nanat, masih banyak tugas yang lebih penting dan harus diselesaikan Presiden Yudhoyono sebelum masa jabatannya berakhir yaitu menata pemerintahan dan menyelesaikan kasus-kasus besar.

"Tugas pemerintahan kepada rakyat masih banyak. Kasus-kasus besar seperti Century dan Hambalang juga masih menunggu untuk diselesaikan," tuturnya.

Apalagi, kata Nanat, Presiden Yudhoyono cukup berhasil dalam memimpin Indonesia terutama di bidang demokrasi, politik dan ekonomi. Hal itu terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus sebagai salah satu negara dengan pendapatan menengah.

"Di saat banyak negara terkena imbas dari krisis global, Indonesia tidak terlalu terpengaruh. Kalau kemudian ada yang melontarkan kritikan, itu hal yang biasa dalam demokrasi," katanya.

Karena itu, dia menyarankan Presiden Yudhoyonoo tidak perlu memikirkan isu kudeta yang bisa menghabiskan energi. Lebih baik energi yang ada digunakan untuk bekerja menyelesaikan tugas sebagai Presiden.

"Apalagi, masyarakat dan elit politik saat ini lebih banyak fokus pada persiapan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden. Kalau ada isu kudeta, siapa yang mau mengudeta?" tanyanya.

Nanat berharap pemerintahan Presiden Yudhoyono tidak mengulang cara-cara Orde Baru yang menggunakan istilah subversif terhadap hal-hal yang dinilai ancaman terhadap pemerintahan.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement