REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra membantah diloloskannya gugatan PBB di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTTUN) karena bantuan Istana Negara.

Sebagai kompensasi atas ketidaksediaannya menjadi kuasa hukum mantan ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum yang akhir Februari lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Aneh jika sikap saya tidak ingin menjadi lawyer Anas, dikembangkan jadi rumor sebagai larangan dari istana. Dengan iming-iming urusan PBB dengan KPU dimudahkan," kata Yusril melalui akun twitter-nya @Yusrilihza_Mhd, Rabu (13/3).

Yusril mengeluarkan kicauan itu, lantaran di sebuah harian surat kabar nasional disebutkan istana melarang dirinya membela Anas. Sebagai kompensasi, istana akan membantu urusan PBB dengan KPU yang sedang berlangsung di PTTUN.

PBB mengajukan gugatan ke PTTUN karena KPU menyatakan PBB tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2014. Akhirnya gugatan PBB setelah melewati proses persidangan, diloloskan PTTUN pada 7 Maret 2013 kemarin.

"Saya nyatakan tidak bersedia menjadi penasihat hukum Anas, jauh sebelum PTTUN memenangkan gugatan PBB dan sikap KPU ngeyel atas putusan tersebut," ungkap Yusril.

Secara kronologi, menurut Yusril rumor mengenai bantuan istana tidak logis. Karena rumor ketidaksediaannya membantu Anas agar dimudahkan istana agar persoalan PBB dengan KPU lancar tidak sejalan dengan runtutan peristiwa yang dijalani PBB.

Yusril menegaskan, segala upaya yang dilakukan PBB agar menjadi peserta pemilu merupakan usaha independen. Tanpa bantuan dari pihak istana, apalagi dikaitkan dengan kasus Anas Urbaningrum.

Sampai hari ini, KPU masih belum menentukan sikap terhadap putusan PTTUN terkait PBB. KPU bahkan berencana akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika