REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Abdul Wahab Dalimunthe, mengatakan pemilihan gubernur secara tidak langsung melalui DPRD lebih menghemat biaya pemilukada. Jika seorang calon gubernur menguras uang untuk maju pemilukada, maka saat ia menjadi gubernur kecenderungan korupsinya tinggi.

“Ia pasti akan mencari uang lebih banyak lagi untuk menutupi biaya politik yang dikeluarkannya selama pemilukada,” katanya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (8/3).

Pemilukada di Sumatra Utara, ujar Wahab, sudah menghabiskan dana sebesar Rp 480 miliar. Padahal pemilukada itu hanya berlangsung satu putaran. Kalau uang tersebut digunakan untuk membuat jalan bisa sejauh 250 km lebih. “Dari pada uang dihamburkan untuk pemilukada sebaiknya digunakan untuk pembangunan sehingga DPR tidak perlu mengeluarkan lebih banyak APBD,” ujarnya.

Selain itu, terang Wahab, dengan pemilihan gubernur secara langsung, ada kecenderungan calon yang memiliki banyak uang yang bisa terpilih menjadi gubernur. Akibatnya calon yang tidak memiliki uang, namun memiliki kualitas bagus bisa tersingkirkan. “Kasian rakyat yang diajarkan mengambil uang dari mana saja tanpa mempedulikam kualitas calon gubernur yang dipilih,” terangnya.

Hasilnya, ujar Wahab, gubernur yang terpilih juga cenderung korup. Ia kehilangan Rp 100 miliar untuk pemilukada. Usai pemilukada ia akan mencari uang senilai Rp 200 miliar dengan berbagai cara, termasuk korupsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika