REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN--Bupati Sleman, Sri Purnomo mengaku belum mengetahui adanya pungutan pajak restoran terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun baginya, para penjual makanan yang tergolong memiliki omset tinggi per bulan wajib berkontribusi untuk membayarkan pajak tersebut.

Sri mengatakan, bukan karena pedagang itu dikatakan PKL lantas tidak ada kewajiban membayar pajak. Justru, saat ini, banyak warung makan pinggir jalan yang terpantau ramai dikunjungi pembeli, bahkan omsetnya mencapai puluhan juta per bulan.

''Yang seperti itu, wajib dimintai pajak,? kata Sri pada Republika usai menghadiri acara di Desa Caturharjo, Sleman, Jumat (8/3).

Dia menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman tentunya juga akan berlaku adil dalam memberikan toleransi terhadap pajak tersebut. Terlebih, target mereka adalah para PKL yang dinilai sebagai pedagang kecil.

Sebelumnya, beberapa PKL di kawasan Sleman, mengeluhkan kebijakan pajak restoran yang dinilai kurang tepat sasaran. Karena, warung makan tenda yang berada pinggir jalan itu, tentunya tidak bisa disamakan dengan restoran.

Sekertaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Pemkab Sleman, Harda Kiswaya mengatakan, berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah (perda) Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan, kriteria wajib pajak yakni, memiliki tempat untuk menyantap makanan. Dengan begitu, meski kebearadaanya di luar ruangan, tetap akan dikenakan penarikan tersebut.

''Tidak ada kriteria spesifik, asalkan ada tempat menyantap walau hanya satu kursi, sudah tergolong restoran'' kata Harda.

Ketua Komisi B DPRD Sleman, Samsul Bakrie menyatakan, sebelum timbul masalah ke depannya, Pemkab Sleman perlu mengantisipasi keluhan itu. Bila harus mengacu pada Perda, maka PKL harus mendapat sosialisasi agar paham soal pungutan pajak yang dikenakan pada mereka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika