REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua umum PBNU KH Hasyim Muzadi berharap Khofifah Indar Parawansa yang akan maju sebagai Calon Gubernur Jawa Timur tidak memperalat kiai untuk kepentingan politiknya.
"Saya berharap Khofifah tidak menggunakan kiai, apalagi yang sepuh untuk reklame karena tentu merendahkan martabat beliau-beliau," kata Hasyim di Jakarta, Rabu.
Menurut Hasyim, sebaiknya Khofifah bekerja sama dengan anak-anak muda yang cerdas dan berani serta dinamis untuk mengadakan perubahan di Jawa Timur.
"Para ulama cukup diberi penjelasan tentang situasi negara dan politik yang sehat agar tidak termakan tipu muslihat serta mempersilakan beliau-beliau tenang di pesantrennya," katanya.
Lebih lanjut Hasyim mengatakan bahwa Khofifah harus bisa membuktikan pemilu yang jujur tanpa kecurangan dan pencurian suara, APBD yang bebas korupsi, birokrasi yang bebas kepalsuan dan mismanagement, kekuasaan yang bebas dari intrik dan cara-cara yang tidak baik serta Jawa Timur yang produktif dan maju.
Ia mengatakan Khofifah telah siap maju dalam Pilgub Jatim dengan kendaraan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan beberapa parpol lainnya.
"Kemarin saya diberitahu Khofifah bahwa dia siap maju Pilgub Jatim sebagai calon gubernur. Persyaratan dukungan telah cukup," katanya.
Oleh karena itu, kata Hasyim, ia akan memenuhi janji untuk membantu Khofifah memenangi Pilgub Jatim yang digelar Agustus mendatang.
"Saya akan memenuhi janji untuk mendukungnya, sekalipun di Jatim SK DPP PKB masih diganggu orang yang membayar sana sini. Saya bisa membantu dengan bebas karena tidak lagi terikat aturan organisasi sebagai Ketua Umum PBNU," katanya.
Menurut Hasyim, kalau warga NU Jatim ingin terhormat dan maju , maka harus punya calon gubernur yang berani melawan calon petahana.
Hasyim mengaku sejak awal tidak setuju jika orang NU hanya menjadi wakil gubernur karena tidak sesuai dengan kehormatan mayoritas warga NU di Jawa Timur. Menurut dia jabatan wakil gubernur tidak punya peran cukup untuk membina umat.
Selain itu, menurut Hasyim dengan mencalonkan diri sebagai wakil gubernur maka orang NU hanya menguntungkan calon gubernur pasangannya yang bukan orang NU.
"Ikut orang lain akan dipakai alat untuk menghadapi teman sendiri dan hasilnya untuk orang lain, dan itu akan merusak NU. Lain halnya kalau jadi nomor satu, hal tersebut tidak akan terjadi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika